Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (LPKP) UMSU menggelar Kegiatan “Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI)” di Jalan Muktar Basri Medan, Senin (19/1).
Ketua LPKP UMSU Irfan, SE., MM mengatakan, persepsi masyarakat terhadap UMSU sangat tinggi. Ini terbukti, UMSU berani menolak mahasiswa baru. Sementara di saat yang sama banyak perguruan tinggi swasta yang kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa baru. Tetapi kebanggaan ini mengandung satu tantangan yang cukup tinggi bagi UMSU karena menuntut lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan global, tuntutan akan lulusan berkualitas akan terus meningkat. Hal ini menuntut UMSU secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.
“Keberhasilan UMSU dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang cerdas, unggul dan terpercaya ini akan menentukan eksistensi UMSU dalam komunikasi perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan internasional, ” katanya.
Sementara itu, Rektor UMSU, Dr. Agussani MAP mengatakan, UMSU sangat berkomitmen dalam pengembangan perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan tidak bisa hanya menerima apa adanya tetapi harus terus melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas lulusan.
Saat ini, kata Agussani, UMSU memiliki banyak lembaga yang mempunyai fungsi pengembangan universitas. Lembaga-lembaga ini dituntut melakukan inovasi. “Ini bagian terpenting dan UMSU berkomitmen dalam pengelolaan lembaga ditopang SDM dan dana. Makanya, lembaga yang ada harus memiliki program nyata, terencana dan terus menerus. Jadi, kebesaran UMSU tidak hanya dari kuantitas mahasiswa, tapi dibarengi kualitas mahasiswa tersebut, “katanya.
Kegiatan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis KKNI, menurut Agussani, sebenarnya menjawab tantangan bagaimana menciptakan lulusan yang siap kerja. Bagaimana menciptkan lulusan yang bisa bersaing di tingkat nasional dan global serta memiliki keterampilan khusus.
Agussani merasa bangga karena UMSU banyak menerima mahasiswa asing dari Thailand, Filipina dan India. Bahkan, mahasiswa asal Thailand yang lulus dari UMSU dapat diterima sebagai PNS di negaranya.
Tetapi ada sedikit kendala yakni di bidang kurikulum karena belum diakui di negara tersebut. Karena itu, UMSU melakukan kontak dengan PP Muhammadiyah guna merumuskan bagaimana kerjasama terkait pengakuan kurikulum pembelajaran di UMSU denga apa yang dibutuhkan di Thailand.
“Alhamdulillah, akan ada kerjasama dengan Thailand. Bahkan Universitas Muhammadiyah di Indonesia juga sudah melakukan kerjasama tersebut sehingga ijazah dan kurikulum di akui di Thailand. ini salah satu langkah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan kita tetap menyakini UMSU memiliki pasar sendiri dan telah terbukti melalui proses pendidikannya,” katanya.
Pembicara Bacruddin Musthafa, MA., Ph.D mengatakan, latar belakang diperlukannya KKNI yakni keterbukaan pasar kerja, ratifikasi konvensi UNESCO dan penjaminan komparabilitas. Kegiatan ini turut dihadiri WR I Dr. Muhyarshah, M.Si, WR III Muhammad Arifin Gultom. SH., S.Hum., dan moderator Uun Saehu, SE., MPd.
